Nur Ali Muchtar

Tertanggal 18 Juli 2013 saat ini.
Belum lagi usai kasus LHI, tapi publik sudah menjatuhkan sanksi buruk pada partainya: PKS. Hal itu tercermin dari hasil-hasil survei yang menempatkan PKS pada posisi dan hasil poling yang sangat memprihatinkan.

Lihat saja hasil dari lembaga survei PDB (Pusat Data Bersatu) yang dikelola oleh Didik J Rachbini (PAN). PKS hanya mendulang 1% suara dan termasuk yang paling kecil di antara partai-partai islam yg lain. Padahal, tahun 2009 PKS berhasil menjadi pemenang di antara partai-partai Islam yang lain dan menempati peringkat ke-4 secara keseluruhan dengan raihan suara 7.8%. Saat itu PKS menjadi satu dari hanya dua partai yang mengalami kenaikan suara dari pemilu sebelumnya.

Berikut link berita yang bisa Anda baca mengenai raihan suara PKS dari hasil survei PDB ->http://m.detik.com/news/read/2013/07/17/163525/2305963/10/survei-pdb-pdip-dan-golkar-bersaing-ketat-pks-1

(Kenapa judul dari berita tersebut menyebutkan angka khusus untuk PKS yaitu 1%? Tanya kenapa?)

Survei dari LSN (Lembaga Survei Nasional) pun tak jauh dengan survei yang dirilis PDB tersebut. PKS beroleh 3.8% dan berada di peringkat 10 dari 12 partai yang akan berlaga di pemilu 2014 mendatang. Berikut link berita yang bisa Anda baca -> m.detik.com/news/read/2013/07/16/171501/2304634/10/partai-islam-makin-terpuruk-pks-harap-bisa-bangkit

Adapun berita berikut lebih menghebohkan lagi. PKS dicap sebagai partai terkorup saat ini bersama dengan Partai Demokrat. Berikut link beritanya -> m.beritasatu.com/pemilu-2014/126072-hasil-survei-sebut-pks-dan-demokrat-sebagai-partai-terkorup.html

Kita asumsikan saja hasil survei tersebut benar adanya (bukan hasil survei pesanan), maka kita bisa mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah tipe masyarakat yang mudah sekali “dikibuli” oleh suguhan-suguhan media baik itu televisi, koran, ataupun media-media online. Pasalnya, seperti yang saya kemukakan di paragrap satu di atas, publik sudah mencap PKS sebagai partai bobrok yang korup. Padahal, sekali lagi padahal, LHI belum terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi. Jadi masih ada peluang bagi LHI untuk bebas mengingat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan kuatnya aroma politisasi dalam kasus ini.

Mungkin publik terpengaruh dengan banyaknya elit-elit PKS yang “hilir mudik” dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian seputar kasus LHI. Diantaranya: Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, Presiden PKS saat ini Anis Matta, sekjen PKS Taufiq Ridho, elit-elit PKS yang lain. Mereka semua, entah sengaja dipanggil KPK atau memang mengetahui perihal kasus sapi yang melibatkan LHI, menjadikan PKS buruk di mata masyarakat. Padahal, sepengetahuan saya, belum ada satupun sebelumnya kader PKS yang terlibat kasus korupsi. Berbeda dengan Partai Demokrat yang memang elit-elit dan kader-kadernya banyak terlibat kasus korupsi. Jadi wajar jika Partai Demokrat dicap sebagai partai korupsi. Tentu hal yang aneh jika justifikasi korup disematkan pada PKS.

Pesan saya untuk para pembaca yang terhormat. Cermat-cermatlah dalam menjatuhkan vonis koruptor pada seseorang/lembaga/organisasi. Teliti dulu lebih dalam. Jangan asal menerima apa yang disajikan media. Sekian 🙂