Nur Ali Muchtar

Archive for the ‘PKS’ Category

Tertanggal 18 Juli 2013 saat ini.
Belum lagi usai kasus LHI, tapi publik sudah menjatuhkan sanksi buruk pada partainya: PKS. Hal itu tercermin dari hasil-hasil survei yang menempatkan PKS pada posisi dan hasil poling yang sangat memprihatinkan.

Lihat saja hasil dari lembaga survei PDB (Pusat Data Bersatu) yang dikelola oleh Didik J Rachbini (PAN). PKS hanya mendulang 1% suara dan termasuk yang paling kecil di antara partai-partai islam yg lain. Padahal, tahun 2009 PKS berhasil menjadi pemenang di antara partai-partai Islam yang lain dan menempati peringkat ke-4 secara keseluruhan dengan raihan suara 7.8%. Saat itu PKS menjadi satu dari hanya dua partai yang mengalami kenaikan suara dari pemilu sebelumnya.

Berikut link berita yang bisa Anda baca mengenai raihan suara PKS dari hasil survei PDB ->http://m.detik.com/news/read/2013/07/17/163525/2305963/10/survei-pdb-pdip-dan-golkar-bersaing-ketat-pks-1

(Kenapa judul dari berita tersebut menyebutkan angka khusus untuk PKS yaitu 1%? Tanya kenapa?)

Survei dari LSN (Lembaga Survei Nasional) pun tak jauh dengan survei yang dirilis PDB tersebut. PKS beroleh 3.8% dan berada di peringkat 10 dari 12 partai yang akan berlaga di pemilu 2014 mendatang. Berikut link berita yang bisa Anda baca -> m.detik.com/news/read/2013/07/16/171501/2304634/10/partai-islam-makin-terpuruk-pks-harap-bisa-bangkit

Adapun berita berikut lebih menghebohkan lagi. PKS dicap sebagai partai terkorup saat ini bersama dengan Partai Demokrat. Berikut link beritanya -> m.beritasatu.com/pemilu-2014/126072-hasil-survei-sebut-pks-dan-demokrat-sebagai-partai-terkorup.html

Kita asumsikan saja hasil survei tersebut benar adanya (bukan hasil survei pesanan), maka kita bisa mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah tipe masyarakat yang mudah sekali “dikibuli” oleh suguhan-suguhan media baik itu televisi, koran, ataupun media-media online. Pasalnya, seperti yang saya kemukakan di paragrap satu di atas, publik sudah mencap PKS sebagai partai bobrok yang korup. Padahal, sekali lagi padahal, LHI belum terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi. Jadi masih ada peluang bagi LHI untuk bebas mengingat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan kuatnya aroma politisasi dalam kasus ini.

Mungkin publik terpengaruh dengan banyaknya elit-elit PKS yang “hilir mudik” dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian seputar kasus LHI. Diantaranya: Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, Presiden PKS saat ini Anis Matta, sekjen PKS Taufiq Ridho, elit-elit PKS yang lain. Mereka semua, entah sengaja dipanggil KPK atau memang mengetahui perihal kasus sapi yang melibatkan LHI, menjadikan PKS buruk di mata masyarakat. Padahal, sepengetahuan saya, belum ada satupun sebelumnya kader PKS yang terlibat kasus korupsi. Berbeda dengan Partai Demokrat yang memang elit-elit dan kader-kadernya banyak terlibat kasus korupsi. Jadi wajar jika Partai Demokrat dicap sebagai partai korupsi. Tentu hal yang aneh jika justifikasi korup disematkan pada PKS.

Pesan saya untuk para pembaca yang terhormat. Cermat-cermatlah dalam menjatuhkan vonis koruptor pada seseorang/lembaga/organisasi. Teliti dulu lebih dalam. Jangan asal menerima apa yang disajikan media. Sekian ūüôā

Tags: , ,
  • Barusan baca majalah “Media Umat” milik¬†#HTI¬†(Hizbut Tahrir Indonesia) yg terbaru. Topik yg mereka bahas mengenai Freeport.
  • Tp ada satu berita di dlmnya yg berkaitan dgn Pilkada DKI Jakarta. #HTI
  • Dan “jengkelnya”, berita itu mengulas ttg PKS dan¬†@hnurwahid(Bang Hidayat). Apa kata mereka di tulisan itu?¬†#HTI
  • Judul tulisannya adl “Plin-Plan atau Malah Cari Aman?”. Isi ya “nyindir”¬†@pksejahtera¬†gitu.¬†#HTI
  • Mereka mengatakan¬†@pksejahtera¬†ini inkonsisten, cari aman, dsbg. Intinya, sama lah dgn bullyan2 pihak2 lain yg tak senang dgn PKS. #HTI
  • Sebenernya itu hak mereka untuk nulis apa saja. Bukankah itu salah satu berkah Demokrasi? Ups, demokrasi, mereka gak setuju pasti. #HTI
  • Tapi kadang buat jengkel juga. Qt ini sama2 org Islam, dan punya tujuan yg sama. Yg beda hanya masalah manhaj (metode) dakwah saja.¬†#HTI
  • Anda gerak di luar sistem karena Anda tak setuju dgn sistem Demokrasi. PKS gerak di dlm sistem karena qt ingin manfaatin demokrasi.¬†#HTI
  • Qt yg di dalem ini siap menerima resiko apapun, termasuk cap kafir dan zalim yg Anda alamatkan itu. Anda yg di luar ngapain?¬†#HTI
  • Biasanya org2 yg di luar sistem paling banyak energinya dihabiskan untuk mencerca, menghina, dan mencemooh pemimpin2 yg ada skrg.#HTI
  • Musuh kami bukan Anda (#HTI). Anda adl saudara kami. Musuh kami adl org kafir, zionis yahudi israel, dan org2 yg memerangi kami.¬†#HTI
  • Oleh karena itu, selayaknya lah qt saling mendukung, kawan. Bukan malah ikut2an yg lain: ngebully, mencerca, mencemooh, dll.¬†#HTI
  • Sy mau tanya, kl ada momen2 pilkada, pemilu, dsbg, suara Anda ke mana? Golput kan?¬†#HTI
  • Skrg kl kasusnya kayak Pilkada Jakarta skrg ini gimana: yg masuk final malah Foke yg gagal dan Ahok yg kafir?¬†#HTI
  • Kmrn yg jelas2 ada seorang ustadz gak Anda pilih. Dan lagi2, Anda hanya mengatakan: memilih pemimpin yg ada skrg adl haram. Gubrak.¬†#HTI
  • Memang percuma berdebat panjang dgn Anda, gak bakal ketemu. Mungkin ketemunya nanti kl sudah tegaknya sistem islam di dunia ini.#HTI
  • Oleh karena itu, yuk saling berjuang. Caramu, caramu. Cara qt, cara qt. Jangan lg ngebully-bully qt. Okesip?¬†#HTI. Was,,
Tags:
  • Twips, lg ikut buka puasa bareng nih di HidayatDidik Center.¬†#BukberHDC
  • Pas banget saat ini Bang¬†@hnurwahid¬†memberikan sambutan.¬†#BukberHDC
  • Bang¬†@hnurwahid: berdasarkan data ICW, semua kandidat melakukan money politic, hanya no.4 (HidayatDidik) n no.5 yg tidak.¬†#BukberHDC
  • “Qt tdk bs memaksa kehendak pd masy meski banyak hal baik yg qt tawarkan tk masy”¬†#BukberHDC
  • “Tp sbg seorang muslim, tak ada kata berhenti bekerja dan berjuang”¬†#BukberHDC
  • “Teruslah berjuang dan gapailah limpahan pahala atas kerja2 qt”¬†#BukberHDC
  • Terakhir bg¬†@hnurwahid¬†menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungannya selama pilkada pd semua elemen masy¬†#BukberHDC
  • Sekarang dilanjutkan sambutan dr KH. Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS.¬†#BukberHDC
  • Pak luthfi turut memuji ttg keteladanan Bang¬†@hnurwahid.¬†#BukberHDC
  • “Apabila segala usaha telah dikerahkan, maka urusan hasil adl domainnya Allah”¬†#BukberHDC
  • “Terkait dgn peta koalisi, qt masih melakukan riset sambil mendengarkan masukan2 dr setiap elemen”¬†#BukberHDC
  • “Setidaknya ada 3 pilihan: ke no.1, no.2 atau tdk memberikan pd kedua-duanya. Masing2 ada sisi positif dan negatifnya”¬†#BukberHDC
  • Hadirin memberikan aplaus yg meriah saat pilihan ke tiga dipaparkan oleh bapak Presiden..heehe¬†#BukberHDC
  • “Apapun pilihan qt, qt akan tetap berjuang untuk membela umat kita”¬†#BukberHDC
  • Demikian sedikit pidato dr KH. Luthfi Hasan Ishaq. Hehe¬†#BukberHDC
  • Yg mau kasih masukan terkait pilihan koalisi, mungkin bs sampaikan ke sobat kita, cc¬†@HidayatDidik. Hehe¬†#BukberHDC
  • Time to do’a¬†#BukberHDC
Coblos Nomor 4: Bang Hidayat+Bang Didik

Coblos Nomor 4: Bang Hidayat+Bang Didik

JAKARTA (14/6) – KPK mengumumkan harta kekayaan enam pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Pengumuman itu dilakukan di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan Kuningan, Kamis (14/6/2012).

Kekayaan Pasangan Hidayat-Didik Paling Sedikit Dibanding Calon Lain

Kekayaan Pasangan Hidayat-Didik Paling Sedikit Dibanding Calon Lain

Di antara semua kandidat, cagub nomor urut 5 Faisal Batubara (Faisal Basri), menempati posisi paling bawah dengan total kekayaan Rp4.136.226.211. Namun, bila dihitung secara kolektif, maka pasangan Hidayat-Didik menduduki posisi paling buncit, yakni dengan komulatif kekayaan sebesar Rp 19.937.783.408 dan US$ 15.842.

Jumlah itu terdiri dari harta kekayaan Hidayat yang disampaikannya justru lebih didominasi oleh harta istrinya. Total kekayaan Hidayat yang dihitung oleh LHKBN senilai Rp 12.458.296.063 dan US$ 5.030. Sementara total kekayaan Didik senilai Rp 7.792.516.266 dan US$ 8.342.

Berikut adalah daftar kekayaan cagub dan cawagub DKI periode 2012-2017:

Fauzi Bowo per tanggal 14 Maret 2012 senilai Rp 59.389.281.068 dan US$ 325.000

Nachrowi Ramli per 30 Maret 2012 senilai Rp 15.784.271.234 dan US$ 30.003

Hendardji Soepandji per 12 April 2012 Rp 32.182.924.751 dan US$ 405.537

Ahmad Riza Patria per 29 Maret 2012 Rp 2.789.050.923

Joko Widodo per 31 Maret 2012 Rp 27.255.767.435 dan US$ 9.876

Basuki Tjahaja Purnama per 22 Maret 2012 Rp 12.458.296.063 dan US$ 5.030

Hidayat Nur Wahid per 28 Maret 2012 Rp 12.145.267.142 dan US$ 7.500

Didik Junaedi Rachbini per 22 Maret Rp 7.792.516.266 dan US$ 8.324

Faisal Batubara per 12 Maret 2012 Rp 4.136.226.211

Biem Triani Benjamin per 12 Maret 2012 Rp 33.029.189.336

Alex Noerdin per 15 Maret 2012 Rp 19.694.375.836

Nono Sampono per 1 Maret 2012 Rp 13.712.659.591. ***

sumber: http://www.hidayatdidik.net/

Hidayat Siap Gratiskan Sekolah Negeri dan Swasta

Hidayat Siap Gratiskan Sekolah Negeri dan Swasta

Jakarta (14/6) – Salah satu amanat Undang-undang Dasar (UUD) yang hingga kini belum terlaksana dengan baik adalah masalah pendidikan. Meski pemerintah berkomitmen mengalokasikan 20% dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, namun nyatanya masih banyak warga yang belum bisa mengecap pendidikan layak.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid, menegaskan jika dipercaya memimpin DKI Jakarta, dirinya siap untuk membebaskan biaya pendidikan, bukan hanya untuk sekolah negeri, namun juga swasta.

“Salah satu yang dibahas dalam UUD adalah tentang pendidikan seperti tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 4. Atas dasar itulah, salah satu program unggulan saya jika terpilih menjadi gubernur adalah sekolah gratis baik negeri maupun swasta,” papar Hidayat.

Hal itu dikemukakan Hidayat saat memberi sambutan pada pembukaan seminar mengenai 4 Pilar Kebangsaan, yang merupakan bagian dari acara ulang tahun (milad) Pilgrim Moslem Boutique di Ruko Centre Pilgrim, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (14/6).

Mantan Ketua MPR itu mengemukakan alasan mengapa sekolah swasta juga perlu digratiskan, sebab UUD tidak memisahkan hak siapa pun untuk mendapatkan pendidikan.

“Dalam membayar pajak, justru yang paling besar adalah pihak swasta. Jadi mengapa mereka harus dipisahkan,” ungkap calon gubernur nomor urut 4 tersebut.

Ditambahkan Hidayat, sebagai bangsa yang besar, Indonesia dibangun oleh kekuatan karakter yang berlandaskan pada empat pilar kebangsaan. Keempat pilar kebangsaan itu adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hidayat menyampaikan, penting untuk mengetahui dan memahami empat pilar kebangsaan tersebut. “Karena dengan mengetahui dan memahami keempat pilar itu, penghargaan dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia akan lebih tertanam,” pungkas Hidayat.***

sumber: http://www.hidayatdidik.net/


Total Kunjungan:

  • 641,440 hits

Follow me on Twitter

Yang Lagi OL

PageRank

Kenal Lebih Dekat di: